Jumlah Gaji Guru Di Daerah Terpencil Tahun 2015 Tinggi

Bupati Ende, Ir. Marsel Petu mengambil kebijakan untuk mengembalikan para guru agar betah bertugas di desa atau daerah terpencil dengan cara memberikan uang tunjangan guru berdasarkan pembagian wilayah.

“Ada tiga daerah pembagian wilayah masing-masing daerah terpencil, pedalaman dan di wilayah kota. Setiap guru yang bertugas di masing-masing wilayah tersebut tunjangannya berbeda karena yang pasti bahwa guru yang betugas di daerah terpencil tunjangannya lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang bertugas di wilayah kota,” kata Bupati Marsel saat pertemuan dengan para ketua yayasan persekolahan di Kabupaten Ende, Rabu (4/2/2015) siang.

Dikatakannya, kekurangan guru yang selama ini terjadi di Kabupaten Ende sebagaimana kerap dikeluhkan masyarakat sebenarnya tidak logis, karena Ende memiliki jumlah guru yang memadai. Kalau terjadi kekurangan guru, itu karena proses pendistribusian guru yang belum merata, karena rata-rata guru lebih memilih bertugas di Kota Ende.

Menurut Bupati Marsel, sesuai data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Ende, jumlah guru SD di Kabupaten Ende 3.323 orang untuk 333 SD. Dengan jumlah guru dan sekolah yang ada, semestinya tidak terjadi kekurangan guru. Karena kalau dirata-ratakan maka setiap sekolah semestinya memiliki sembilan orang guru.

“Yang terjadi setiap kali saya pergi kunjungan ke desa-desa, yang ada adalah keluhan soal tenaga guru. Padahal semestinya tidak terjadi kalau proses pendistribusian guru dilakukan secara merata,” kata Bupati Marsel.

Dengan dikasih tunjangan tinggi, kata Bupati Marsel, para guru yang enggan bertugas di desa atau daerah terpencil bisa mau kembali ke desa sehingga pendistribusian guru bisa dilakukan. Dengan demikian, masalah klasik soal kekurangan guru bisa teratasi.

Bupati Marsel meminta semua pihak agar berlaku adil terhadap guru. Tidak boleh ada diskriminasi antara guru negeri dan swasta, sekolah negeri dan sekolah swasta, karena muaranya sama yakni sama-sama mendidik anak bangsa.

Ia juga meminta para pemilik atau ketua yayasan lebih selektif apabila hendak mendirikan sekolah baru. Proses pendirian sebuah sekolah baru tidak sekedar hanya memiliki akte pendirian tapi harus memenuhi sejumlah syarat seperti memiliki gedung yang layak juga sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung lainnya. (Sumber : http://kupang.tribunnews.com)