Wajib
belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah di era pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini belum berjalan maksimal.
Masalah utamanya terkait politik anggaran yang tidak berpihak pada program
tersebut.
“Program
wajar 12 tahun sudah lama kami cetuskan. Sayangnya kebijakan ini tidak
berbanding dengan anggaran. Itu sebabnya banyak program yang tidak jalan,"
kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, Kamis (24/9).
Meski
anggaran terbatas, menurut Hamid, Kemdikbud akan tetap menyerahkan program
pendidikan menengah ke provinsi mulai April hingga Oktober 2016. Jadi
masing-masing kepala daerah bertanggung jawab atas program wajar tersebut.
“Pemda
jangan hanya ingin anggarannya dari pusat terus. Pendidikan menengah menjadi
tanggung jawab pemda juga. Makanya, tahun depan kewenangannya kami serahkan ke
daerah,” tuturnya.
Dengan
kebijakan tersebut, Hamid berharap target 97 persen siswa bisa mengecap
pendidikan menengah bisa tercapat pada 2020.(esy/jpnn)
Sumber
: www.jpnn.com