Wali
Kota Pontianak Sutarmidji menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada masalah apakah
kebijakan pengelolaan guru itu desentralisasi atau sentralisasi. Namun orang
nomor satu di Kota Pontianak itu punya pemikiran sebaiknya pengelolaan guru itu
dibagi saja.
Dia
mencontohkan, untuk masalah sertifikasi, transfer dana maupun tunjangan guru
itu sebaiknya terpusat.
"Dari
Kemendikbud langsung mentransfer ke guru. Itu lebih simpel," kata Midji
saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Guru:
Sentralisasi atau Desentralisasi" yang digelar Indonesia Corruption Watch,
di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (22/12).
Dengan
demikian, kata Midji, tidak akan ada lagi ribut-ribut soal transfer, maupun
sertifikasi. Dampak positifnya juga, kata dia, APBD akan sehat. "Kenapa?
Karena belanja pegawai rendah," ujarnya.
Selain
itu sorotan kepada pemerintah daerah menjadi berkurang. Dengan demikian,
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah akan baik. Kalau kepercayaan
baik, kata Midji, apapun yang akan dilakukan pemerintah pasti akan didukung
masyarakat. "Saya lebih cenderung peningkatan kapasitas guru terpusat,"
katanya.
Lalu
apa peran pemda? Midji menjelaskan, pemda mengoperasionalkan semua misalnya
dengan melakukan peningkatan kapasitas guru. "Seperti memperbanyak
pelatihan. Nah ini kita anggarkan," tegasnya.
Pemda
pun, kata dia, akan selalu siap mengoptimalkan peran guru sehingga menciptakan
sekolah yang berkualitas dan murid yang cerdas dan berintegritas.
Midji
duduk sejajar dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur
Banten Rano Karno dan Mendikbud Aniea Baswedan yang menjadi pembicara dalam diskusi
ini. Midji pun berdiskusi dan memaparkan keberhasilan-keberhasilan Kota
Pontianak di bawah kepemimpinannya dalam mengelola pendidikan. (boy/jpnn)
Sumber
: http://www.jpnn.com/read/2015/12/22/346286/Usulkan-Sertifikasi,-Transfer-Dana-dan-Tunjangan-Guru-Diurus-Pusat-