Pedoman / Juknis BOS Tahun 2016 Terbaru

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Umum adanya BOS adalah meringankan biaya pendidikan dalam rangka Wajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan mempercepat pencapaian SPM dan SNP.

Sedangkan tujuan khusus BOS adalah :

1.   Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik di sekolah negeri;

2.   Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Sasaran Penerima Dana BOS Tahun 2016:

Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).

Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Satuan Biaya dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:

·       Tingkat SD : Rp. 800.000,-/siswa/tahun;

·       Tingkat SMP            : Rp. 1.000.000,-/siswa/tahun;

Untuk sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa.

Sasaran Kebijakan Sekolah Kecil :

1.   Sekolah di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*; atau

2.   Satap, SLB, SDLB dan SMPLB; atau

3.   Sekolah di daerah kumuh/pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di satuan pendidikan lain di sekitarnya;

4.   Bagi sekolah swasta, minimal sudah memiliki izin operasional selama 3 tahun.

*)Daftar daerah ada pada file terpisah

Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil Dana BOS Tahun 2016:

1.   Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau

2.   Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau

3.   Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang; atau

4.   Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau

5.   Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil :

1.   Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat;

2.   Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;

3.   Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.

Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal :

1.   Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan pengumuman;

2.   Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;

3.   Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Waktu Penyaluran :

1.   Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember;

2.   Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Ketentuan Bagi Penerima BOS Dana BOS Tahun 2016:

1.   Semua sekolah negeri yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen wajib menerima BOS;

2.   Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam Dapodikdasmen dan sudah memiliki izin operasional (kecuali sekolah kecil minimal 3 tahun) berhak menerima BOS.  Sekolah berhak menolak dana BOS dengan persetujuan orang tua siswa, dan menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin;

3.   Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;

4.   Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;

5.   Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;

6.   Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;

7.   Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Alokasi dan Penyaluran Dana BOS Tahun 2016 :

1.  Pendataan di Sekolah

a.   Sekolah menggandakan formulir data pokok pendidikan sesuai dengan kebutuhan;

b.   Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;

c.   Sekolah membagi formulir untuk diisi secara manual dan mengumpulkan hasilnya;

d.   Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data;

e.   Sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi Dapodikdasmen secara offline, kemudian mengirim ke server Kemdikbud secara online;

f.    Sekolah harus mem-backup secara lokal data yang telah di-input;

g.   Formulir yang telah diisi secara manual harus disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

h.   Melakukan update perubahan data, minimal satu kali dalam satu semester;

i.    Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan mengenai aplikasi pendataan dan memastikan data yang di-input sudah masuk ke dalam server Kemdikbud;

j.    Sekolah memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sudah sesuai kondisi riil;

k.   Tim Manajemen BOS Kab/Kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.

2.  Penetapan Alokasi Tiap Provinsi

a.   Tiap awal tahun pelajaran baru, Tim BOS Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melakukan rekonsiliasi update data siswa tiap sekolah di Dapodikdasmen sebagai persiapan penetapan alokasi BOS;

b.   Tim BOS Kab/Kota melakukan kontrol data jumlah siswa tiap sekolah di Dapodikdasmen.  Bila beda dengan data riil, Tim BOS Kab/Kota harus meminta sekolah untuk memperbaiki data di Dapodikdasmen;

c.   Kemdikbud mengambil data jumlah siswa dari Dapodikdasmen untuk membuat usulan alokasi BOS yang akan dikirim ke Kemenkeu;

d.   Alokasi BOS tiap provinsi dihitung dari data jumlah siswa pada tahun pelajaran berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah siswa di tahun pelajaran baru;

e.   Pemerintah  menetapkan alokasi BOS tiap provinsi melalui peraturan  yang berlaku.

3.  Penetapan Alokasi Tiap Sekolah

a.   Provinsi mengunduh data jumlah siswa di tiap sekolah dari Dapodikdasmen untuk digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;

b.   Alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur.

4. Dasar Penetapan Alokasi Sementara :

Alokasi sementara untuk penyaluran awal ditetapkan dengan dasar berikut:

a.   Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1  Desember tahun sebelumnya;

b.   Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;

c.   Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  1 Juni;

d.   Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

Dasar Penetapan Alokasi Final Dana BOS Tahun 2016:

Alokasi final untuk perhitungan lebih/kurang ditetapkan dengan dasar berikut:

a.   Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Januari;

b.   Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 April;

c.   Triwulan 3 dan triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

Tahap Pendataan dan Pencairan

Perhitungan Alokasi Sekolah

Sekolah dengan jumlah siswa ≥60 siswa:

1.   SD/SDLB. Dana BOS = Σ siswa × Rp 800.000,-

2.   SMP/SMPLB/SMPT/Satap. Dana BOS = Σ siswa × Rp 1.000.000,-

3.   SLB. Dana BOS = (Σ siswa SD x Rp 800.000,-) + (Σ siswa SMP x Rp 1.000.000,-). Bila kurang dari Rp 60.000.000, maka jumlah dana minimal yang diterima SLB adalah sebesar Rp 60.000.000,-

Sekolah dengan jumlah siswa <60 siswa:

·       SD. Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-

·       SMP/Satap Dana BOS = 60 × Rp 1.000.000,-

·       SMPT. Dana BOS = Σ siswa SMPT x Rp 1.000.000,-. Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

·       SDLB/SMPLB/SLB

·       SDLB yang berdiri sendiri. Dana BOS = 60 × Rp 800.000,-

·       SMPLB yang berdiri sendiri. Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

·       SLB (SDLB dan SMPLB dlm satu pengelolaan). Dana BOS = 60 x Rp 1.000.000,-

Persiapan Penyaluran

a.   Sekolah harus memiliki rekening atas nama sekolah untuk dikirim ke Tim BOS Kab/Kota;

b.   Tim BOS Kab/Kota memeriksa keakuratan nomor rekening sekolah untuk dikirim ke Tim BOS Provinsi;

c.   SKPD Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota menandatangani NPH;

d.   SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan daftar alokasi BOS tiap sekolah kepada BPKD untuk pencairan dana BOS.

e.   Penyaluran Dari RKUN Ke RKUD :

f.    Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;

g.   Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;

h.   Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;

i.    Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.

Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah :

BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Ketentuan Terkait Penyaluran Dana BOS Tahun 2016:

a.   Jika terdapat siswa pindah, dana BOS pada triwulan berjalan menjadi hak sekolah asal. Revisi jumlah siswa baru diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;

b.   Kelebihan salur ke sekolah akibat kesalahan data pada triwulan 1-3 akan diperhitungkan dalam penyaluran triwulan berikutnya.  Sementara kelebihan pada triwulan 4 harus dikembalikan ke rekening KUD;

c.   Kekurangan salur ke sekolah dapat langsung dibayarkan apabila dana BOS di BUD masih mencukupi.  Apabila tidak cukup, maka Tim BOS Provinsi harus mengajukan laporan kekurangan kepada Tim BOS Pusat untuk menjadi dasar pencairan dana cadangan;

d.   Sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran tetap milik sekolah untuk digunakan bagi kepentingan sekolah sesuai program sekolah;

e.   Penyaluran dana BOS ke sekolah (termasuk penyaluran dana cadangan untuk mencukupi kekurangan salur di sekolah) tidak boleh melewati tahun anggaran berjalan.

f.    Ketentuan Pengambilan Dana

g.   Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;

h.   Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;

i.    Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi digunakan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS.

Alokasi dan Ketentuan Penggunaan Dana BOS SD – SMP Tahun 2016

1.  Pengembangan Perpustakaan

a.   Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;

b.   Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;

c.   Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);

d.   Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;

e.   Peningkatan kompetensi pustakawan;

f.    Pengembangan database perpustakaan;

g.   Pemeliharaan perabot perpustakaan;

h.   Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;

i.    Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.

2. Kegiatan PPDB

1.   Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;

2.   Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:

a.   Penggandaan formulir Dapodikdasmen;

b.   Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:

·       Bahan habis pakai (ATK);

·       Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;

c.   Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;

d.   Honor operator Dapodikdasmen.  Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:

·       Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan;

·       Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);

·       Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;

3.   Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a.   Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;

b.   Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;

c.   Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;

d.   Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;

e.   Pembelajaran remedial dan pengayaan;

f.    Pemantapan persiapan ujian;

g.   Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;

h.   Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);

i.    Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;

j.    Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);

k.   Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

4. Ulangan dan Ujian

a.   Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;

b.   Komponen yang dapat dibayarkan adalah:

·       Fotocopy/penggandaan soal;

·       Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;

·       Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.

5.  Pembelian Bahan Habis Pakai

a.   Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;

b.   Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);

c.   Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;

d.   Pengadaan suku cadang alat kantor;

e.   Alat-alat kebersihan dan alat listrik.

6.  Langganan Daya dan Jasa

a.   Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan);

b.   Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah;

c.   Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya).

7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi

a.   Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

b.   Perbaikan mebeler;

c.   Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;

d.   Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;

e.   Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

8.  Pembayaran Honor Bulanan

a.   Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);

b.   Tenaga administrasi;

c.   Pegawai perpustakaan;

d.   Penjaga Sekolah;

e.   Petugas satpam;

f.    Petugas kebersihan;

g.   Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.

h.   Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota.

9.  Pengembangan Profesi G/TK

a.   Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;

b.   Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);

c.   Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;

d.   Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

10. Membantu Siswa Miskin

a. Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP.

b. Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Pengelolaan Sekolah

a.   Penggandaan laporan dan surat-menyurat;

b.   Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;

c.   Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;

d.   Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;

e.   Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12.  Pembelian dan Perawatan Komputer

a.   Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station.  Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun;

b.   Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun;

c.   Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;

d.   Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;

e.   Ketentuan pembelian:

·       Harus dibeli di toko resmi;

·       Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;

·       Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

13. Biaya Lainnya

a.     Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;

b.    Mesin ketik;

c.     Peralatan UKS dan obat-obatan;

d.    Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;

e.     Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.

Ketentuan Penggunaan Dana :

a.   Prioritas utama adalah untuk kegiatan operasi sekolah;

b.   Sekolah yang menerima DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Tapi jika dana BOS tidak cukup, maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain;

c.   Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus SBU dari Pemda;

d.   Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).

Larangan Penggunaan Dana BOS Tahun 2016:

a.   Disimpan dengan maksud dibungakan;

b.   Dipinjamkan kepada pihak lain;

c.   Membeli software pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;

d.   Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan perlu biaya besar, seperti studi banding, tur studi dan sejenisnya;

e.   Membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutserta dalam kegiatan tersebut;

f.    Membayar bonus dan transpor rutin guru;

g.   Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi, kecuali bagi siswa miskin yang tidak dapat bantuan dari sumber lain;

h.   Rehabilitasi sedang dan berat;

i.    Membangun gedung/ruangan baru;

j.    Membeli LKS dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;

k.   Menanamkan saham;

l.    Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain secara penuh/wajar;

m.  Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, seperti upacara/ acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;

n.   Membiayai kegiatan terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kemdikbud;

o.   Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Download file Draft Informasi BOS SD dan SMP Tahun 2016 silahkan klik di sini. Semoga bermanfaat dan terimakasih.