Pengaruh Industrialisasi terhadap Masyarakat Indonesia

Sejak meletusnya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18, beberapa negara di belahan bumi, termasuk Indonesia, dilanda proses industrialisasi. Segera setelah Inggris mengalami perubahan struktur masyarakat secara besar-besaran dari masyarakat pertanian yang sederhana menjadi masyarakat industri yang sangat kompleks, negara-negara di kawasan Eropa, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara lainnya menyusul dalam penggalakan industrialisasi.

Proses industrialisasi tersebut dilaksanakan sebagai konsekuenasi dari program pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan.

Pada dasarnya industrialisasi merupakan suatu proses yang ditandai dengan peristiwa pergeseran tenaga kerja dan proses pergeseran produksi. Pergeseran tenaga kerja terjadi karena sebelum terjadi revolusi industri kegiatan produksi dilaksanakan dengan menggunakan tenaga otot, baik manusia maupun hewan sehingga proses produksi akan memakan waktu yang relatif lama. Sedangkan pergeseran produksi terjadi terjadi dari kegiatan produksi primer seperti mengolah lahan pertanian, menangkap ikan, pertambangan yang menggunakan tenaga manusia, menjadi kegiatan produksi sekunder yang lebih mengutamakan penggunaan tenaga mesin berteknologi tinggi.

Proses industrialisasi yang semula bergerak dalam bidang perekonomian, lambat laun membawa akses yang sangat luas, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak positif dari proses industrialisasi di antaranya adalah tersedianya barang-barang yang berkualitas dalam jumlah yang cukup banyak. Keadaan seperti ini telah mempermudah kehidupan umat manusia. Adapun beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari proses industrialisasi antara lain adalah:

a.   terbengkalainya lahan pertanian di pedesaan karena para petani lebih memilih kerja di lapangan industri yang dianggap lebih menjanjikan,

b.   meningkatnya arus urbanisasi sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan tenaga kerja di kota,

c.   meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena para pemuda tidak lagi tertarik untuk bekerja pada sektor pertanian, sedangkan sektor perindustrian tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia,

d.   meningkatnya tindak kejahatan sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pengangguran, dan lain sebagainya.

Proses industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan yang bersifat vertikal dalam kehidupan bermasyarakat. Hiruk-pikuk proses perindustrian telah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga masyarakat semakin meninggalkan sistem nilai dan sistem norma yang bersifat radisional, digantikan dengan sistem nilai dan sistem norma sebagaimana yang dianut dalam paham liberal kapitalis.

Pada era industrialisasi, masyarakat akan memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap siapa saja yang memiliki modal dan siapa saja yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, faktor kualitas pribadi yang dimiliki oleh seseorang dipandang lebih bernilai dibandingkan dengan faktor-faktor yang bersifat keturunan.

Berbeda dengan tradisi feodalisme, sistem pelapisan sosial yang terdapat pada masyarakat industri bersifat terbuka. Siapapun orangnya yang memiliki modal dan memiliki kualitas pribadi yang handal akan menempati posisi yang sangat tinggi selaras dengan penghargaan dan penghormatan oleh masyarakat yang ada di lingkungannya. Kondisi seperti itu akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siapapun yang berkeinginan untuk melakukan mobilitas sosial dalam rangka memperjuangkan kualitas kehidupannya.

Struktur sosial dalam masyarakat industri lebih dominan didasarkan atas kriteria ekonomi. Artinya, ukuran kekayaan menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan status seseorang sesuai dengan kelasnya. Semakin banyak kekayaan yang dimiliki seseorang akan semakin meningkatkan status sosialnya. Atas dasar ukuran ekonomi seperti itu, sistem pelapisan sosial dalam masyarakat industri terdiri dari tiga komponen, yaitu:

(1) kelompok masyarakat kelas atas (upper class),

(2) kelompok masyarakat kelas menengah (middle class), dan

(3) kelompok masyarakat kelas bawah (lower class).

 

Kaum profesional menempati strata yang cukup tinggi dalam sistem pelapisan sosial berdasarkan kriteria mata pencaharian Ukuran-ukuran kekayaan tersebut mendorong masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap tinggi rendahnya kekayaan yang dapat dihasilkan oleh mata pencaharian tertentu. Akibatnya, masyarakat memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap siapa saja yang berhasil mencapai pekerjaan yang dianggap banyak mendatangkan kekayaan. Sebaliknya, masyarakat memandang remeh terhadap pekerjaan yang tidak banyak menghasilkan rejeki. Atas dasar ukuran-ukuran prestise tersebut, terbentuklah pelapisan sosial berdasarkan mata pencaharian, sebagai berikut:

1.   Kaum Elite, yakni kelompok orang kaya, seperti usahawan dan kelompok lainnya yang menempati kedudukan yang sangat tinggi.

2.   Kaum Profesional, yakni kelompok orang yang memiliki kemampuan tertentu berdasarkan disiplin akademis yang diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi.

3.   Kaum Semi-profesional, yakni para pekerja di kantor-kantor, perdagangan, perusahaan tetapi kurang didukung oleh latar belakang akademis yang memadai dari pendidikan tinggi.

4.   Tenaga Terampil, yakni kelompok orang yang memiliki keterampilan dalam bidang teknik dan mekanik seperti sopir, pekerja pabrik, pemangkas rambut, dan lain sebagainya.

5.   Tenaga Tidak Terlatih, yakni kelompok orang yang tidak memiliki kemampuan tertentu sehingga memilih bekerja sebagai tukang kebun, pemulung, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.